Latar Belakang

"Jadikanlah Kota Palangka Raya sebagai modal dan model” , (Soekarno, 17 Juli 1957)

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964, ditetapkannyalah Jakarta sebagai ibukota negara yang disahkan tanggal 31 Agustus 1964 oleh presiden Soekarno pada saat itu. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Pemerintah pun mulai melaksanakan program pembangunan proyek besar, seperti membangun pemukiman masyarakat, dan mengembangkan pusat-pusat bisnis kota.

Adalah presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang pernah melontarkan ide memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Tengah. Persisnya ke kota Palangka Raya, yang dibelah oleh sungai Kahayan. Mimpi Presiden Soekarno untuk memindahkan ibukota negara itu dilontarkan pada tahun 1950-an. Saat itu, putra sang fajar tersebut sudah meramalkan bahwa Jakarta akan tumbuh tak terkendali.

Ada beberapa pertimbangan Soekarno memilih Palangka Raya sebagai ibukota negara. Pertama, Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa. Ketiga, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda, dan Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsep baru dan mandiri.

Satu hal lagi, seperti Jakarta yang punya Ciliwung, Palangka Raya juga punya sungai Kahayan. Soekarno ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya, seperti di negara-negara lain. Ia juga ingin Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa. Di mana warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai.

Pada pemerintahan Presiden RI sekarang, Opsi pemindahan ibukota dari Jakarta sudah dikaji pemerintah sejak 3 Maret 2010, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, telah menyelenggarakan sebuah Strategic Policy Discussion bertajuk “Mengkaji Wacana Pemindahan Ibukota Negara: Strategi Membangun Berkeadilan”.

Wacana pemindahan Ibu kota juga dapat dilihat sebagai suatu upaya mendorong keseimbangan pembangunan wilayah dengan meredistribusi kegiatan pemerintahan, bisnis, seni, budaya dan industri keluar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Perpindahan ibukota bisa saja terjadi karena berbagai hal termasuk diantaranya karena bencana dan kekalahan perang, yang mana pada jaman dahulu pernah terjadi di Indonesia akibat kondisi darurat politik (perpindahan ibukota sementara ke Jogja). Setiap terjadi bencana di Jakarta atau tanah Jawa maka selalu muncul usulan atau wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta. Tentunya usulan ini sering bersifat sepekulatif dan musiman sekedar wacana untuk obrolan.

Rekomendasi pemindahan Ibu Kota keluar Jawa justru berangkat dari keprihatinan akan daya dukung ekosistem dan bencana sosial di kota-kota besar di Jawa (seperti 1997-1998). Cadangan air bersih di Jawa saat ini hanya 20% dari kebutuhan. Tanah pertanian di Jawa tingkat kesuburannya lebih dari 3 kali lipat kesuburan lahan di luar Jawa. Perlahan tapi pasti, lahan pertanian itu terus diciutkan utk dikonversi menjadi kawasan industri, kota baru, proyek-proyek properti. Dengan model perkembangan seperti ini, kaum miskin desa sebagian besar hanya berpindah status menjadi kaum miskin kota.

Fasilitas

  • Paper terbaik akan diberi kesempatan untuk terbit di Jurnal Vokasi Indonesia (JVI)
  • Proceeding ber-ISBN
  • Sertifikat
  • Snack dan Makan Siang
  • Goddy Bag dan Seminar Kit